LAMPUNG SELATAN – Persoalan seputaran penyaluran Pupuk Bersubsidi dari pemerintah ke tangan para Petani yang tergabung dalam wadah kelompok kembali terkuak.
Berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa disinyalir penyaluran Pupuk Bersubsidi dari pemerintah sampai ke tangan Petani telah menyimpang dari aturan yang ditetapkan pemerintah maupun instansi terkait.
Melalui hasil investigasi saat konfirmasi warga Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dengan anggota kelompok di temukan banyak penerimaan Pupuk Bersubsidi mereka tidak jelas kuotanya. Ketika ditanya jumlah pada RDKK semua mengatakan tidak tahu menahu. Bahkan kebanyakan dari mereka ketika ditanya tidak pernah di ajak musyawarah kumpulan dan menandatangi penyusunan pengajuan Pupuk Bersubsidi di RDKK untuk Musim Tanam 1 (MT 1) dan Musim Tanam 2 (MT 2 ) pada tahun 2019 ke 2020. Mereka mengaku tidak pernah tahu apalagi untuk menanda tangani sesuai nama pemilik lahan pada RDKK tersebut.
Salah satu anggota kelompok warga Dusun Umbul Dana Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa ia mengaku tidak tahu menahu prihal berapa jumlah kebutuhan Pupuk Bersubsidi.
“Saya enggak tahu jumlah Pupuk Bersubsidi milik saya yang ada di kelompok. Karna saya tidak pernah di ajak kumpulan apa lagi tanda tangan. Kita bahkan ngambil Pupuknya bisa dari Kelompok lain, “Misalnya di Desa Ketapang Pak Muhidin,” ujarnya.
Ditempat terpisah, PN ketika di tanya untuk mendapatkan Pupuk Bersubsidi menjawab, “Saya malah tidak tahu tergabung di kelompok mana, kalau ada informasi apa-apa saya tidak tahu. Tapi setahu saya gabungnya di tempat Nur Cahyono karena saya tidak pernah mendapat informasi, kalau di tanya tanda tangan, jujur-jujuran saya tidak pernah tanda tangan,” ungkapnya.
Ditanya ngambil dimana dan berapa harga pengambilan Pupuk Bersubsidi tersebut?PN menjelaskan, “Wong agennya disitu (Nur Cahyono) ya saya ngambil bayar panen kalau enggak salah dengan harga Rp120.000,- /sak untuk Ureanya, Ponska bayar panen Rp150.000,- /sak, saya tidak pernah beli kontan karena tidak ada dana,” imbuhnya.
Masih di dusun yang sama, Nur Cahyono saat dikonfirmasi (02/7/2020) Mengatakan bahwa ia mengakui dirinya sebagai Ketua Kelompok, “Saya hanya melanjutkan Ketua Kelompok yang lama, Kelompok Nebusnya di Gapoktan dengan harga Rp95.000,- /sak itu sudah menjadi kesepakatan. Anggota yang ada uang nebusnya langsung ke Gapoktan bukan kesaya. Anggota yang tidak ada dana datang ke tempat saya bayar pada saat panen Rp110.000,- /sak mereka jarang bayar kontan,” ujarnya. Namun ketika ditanya berapa kebutuhan Pupuk Bersubsidi Berdasarkan RDKK pada Kelompok dan di minta untuk dilihat Berkas RDKK nya, dirinya tidak bisa menjelaskan, “Berkasnya ada pada Gapoktan kita tidak pegang, tidak perlu terlalu mendetil,” ucapnya dengan ketus.
Terkait maslah itu, Suroso selaku ketua Gapoktan Desa Bangun Rejo ketika ditemui di kediamannya (13/7/2020) lalu mengatakan, kita sudah menyalurkan sesuai aturannya, “Seharusnya Nur Cahyono itu lebih tahu karena dia selaku bendahara Gapoktan, jadi kebutuhan dalam kelompok itu kan berdasarkan RDKK yang sudah ditulis dan direkap kelompok. Kami tidak menjual Pupuk Bersubsidi kan sudah jelas di karungnya tertera dalam pengawasan.
Masyarakat Petani yang tergabung dengan kelompok mau ngambil sendiri sudah kami tawarkan. Jika mau terima di tempat tinggal pikirkan biaya langsir nya,” kata Suroso.
Masih kata Suroso, “Kalau anggota merasa tidak pernah menerima nah itu salahnya dimana?? atau ada masalah lainnya misal di Gapoktan harga Rp90.000,- /sak di Poktan 110 sampai Melebihi ya harus ada berita acaranya pada kelompok itu. RDKK kelompok itu bukan untuk kepentingan pribadi apalagi untuk Gapoktan. Dalam penyusunan nya jika ada Ketua Poktan yang tidak hadir malah kami yang mengalah datang karena ini harus benar-benar tidak bisa main tembak datanya. Sedangkan kita sudah berdasarkan RDKK Pupuk Bersubsidi SP36 dan NPK selalu di kurangi. Tapi kalau yang non subsidi mau berapa Ton juga dikasih,” ujarnya.