BANDAR LAMPUNG – Ketua Umum Gerakan Pemuda Berkarya (GPB), Dendi Albar, menilai kontribusi PT Kereta Api Indonesia (KAI) terhadap pembangunan Provinsi Lampung masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat ekonomi yang diperoleh KAI dari aktivitas angkutan batu bara yang setiap hari melintasi wilayah Lampung.
Lampung merupakan gerbang utama distribusi batu bara Sumatera menuju Pelabuhan Tarahan. Setiap hari puluhan rangkaian kereta batu bara melintasi Kota Bandar Lampung dan sejumlah kabupaten lainnya. Di sisi lain, masyarakat harus menanggung kemacetan, pemborosan bahan bakar, keterlambatan aktivitas ekonomi, serta meningkatnya risiko kecelakaan pada perlintasan sebidang.
“Berdasarkan berbagai data yang kami himpun, angkutan batu bara merupakan tulang punggung bisnis logistik KAI. Pada tahun 2024 pendapatan KAI dari angkutan batu bara diperkirakan mencapai sekitar Rp11,4 triliun. Namun, masyarakat Lampung yang setiap hari terdampak langsung oleh aktivitas tersebut belum merasakan kontribusi pembangunan yang sebanding,” tegas Dendi Albar.
GPB mencatat bahwa di wilayah Lampung terdapat sekitar 228 perlintasan kereta api yang terdiri dari 211 perlintasan sebidang dan 17 perlintasan tidak sebidang. Sementara itu, pada koridor Bandar Lampung menuju Tarahan, frekuensi perjalanan kereta batu bara mencapai sekitar 50 hingga 55 perjalanan setiap hari.
Berdasarkan simulasi sederhana yang dilakukan GPB, apabila terdapat rata-rata 100 sepeda motor yang menunggu selama 10 menit pada setiap penutupan perlintasan, maka konsumsi bahan bakar yang terbuang dapat mencapai sekitar 1.000 liter per hari pada lima titik perlintasan utama di Kota Bandar Lampung. Dengan harga Pertalite sekitar Rp10.000 per liter, maka potensi kerugian masyarakat mencapai sekitar Rp10 juta per hari atau sekitar Rp3,65 miliar per tahun hanya dari sepeda motor.
Apabila dihitung bersama kendaraan roda empat, angkutan barang, biaya waktu perjalanan yang hilang, penurunan produktivitas masyarakat, dan dampak ekonomi lainnya, maka total kerugian sosial yang ditanggung masyarakat Lampung diperkirakan jauh lebih besar dan dapat mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun.
Untuk itu, Gerakan Pemuda Berkarya mendesak PT KAI agar memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat Lampung melalui program pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pengurangan kemacetan dan peningkatan keselamatan masyarakat.
“Kami meminta agar KAI segera membangun underpass atau flyover pada setiap perlintasan kereta yang padat lalu lintas. Jangan sampai Lampung hanya menjadi jalur lintasan keuntungan bisnis, sementara masyarakat terus menanggung kemacetan dan kerugian ekonomi setiap hari,” ujar Dendi Albar.
Selain pembangunan flyover dan underpass, GPB juga meminta KAI meningkatkan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah melalui dukungan terhadap infrastruktur publik, keselamatan perlintasan, pendidikan vokasi perkeretaapian, pengembangan UMKM, serta program tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk keseriusan perjuangan ini, Dendi Albar menyatakan akan melakukan audiensi dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Gubernur Lampung, DPRD Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan terkait agar persoalan ini menjadi perhatian bersama.
“Kami akan menyambangi Gubernur Lampung, DPRD Provinsi Lampung, dan kepala daerah di Lampung untuk memperjuangkan hak masyarakat. Lampung harus memperoleh manfaat pembangunan yang lebih besar dan lebih adil dari aktivitas ekonomi yang setiap hari berlangsung di daerah ini,” tutup Dendi Albar.