BANDAR LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung meminta Pemerintah Pusat untuk menerapkan kebijakan bea masuk terhadap barang-barang impor, menyusul kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Menurut anggota Komisi II DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, kebijakan Presiden Trump yang mengutamakan kepentingan dalam negerinya memang bertujuan untuk menyelamatkan perekonomian negaranya.
Namun, dampaknya terasa luas, termasuk ke Indonesia, khususnya terhadap petani dan pelaku usaha lokal.
“Kita ini banyak mengimpor bahan baku dari Amerika, salah satunya Tepung. Jika Amerika menerapkan kebijakan proteksi secara besar-besaran, bisa jadi negara lain akan mengikuti jejak yang sama. Ini bisa jadi ancaman besar bagi petani kita,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia, melalui Presiden terpilih Prabowo Subianto, memang memiliki kebijakan membuka kran impor seluas-luasnya untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat.
Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut juga harus diimbangi dengan penerapan bea masuk tinggi terhadap barang-barang impor, terutama komoditas yang juga diproduksi oleh petani dalam negeri.
“Kalau kita biarkan barang impor masuk tanpa bea masuk yang memadai, petani kita bisa terpuruk. Misalnya Singkong, kalau impor dari Thailand atau Vietnam masuk tanpa bea, petani lokal tidak akan mampu bersaing,” kata Mikdar.
Ia menambahkan bahwa petani di negara-negara seperti Thailand memiliki produktivitas yang tinggi, sehingga meskipun harga jualnya murah, tetap menguntungkan.
Sebaliknya, petani lokal masih menghadapi banyak kendala mulai dari biaya produksi tinggi hingga hasil panen yang rendah.
“Contohnya, di Thailand bisa panen 20 ton Singkong per hektare, sementara di kita cuma 7 ton. Jadi meski harga murah, mereka tetap untung. Di sini, hasilnya rendah dan biaya tinggi, jadi sulit bersaing,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sektor peternakan, khususnya terkait rencana impor daging Sapi dari Australia.
Menurutnya, hal itu juga perlu dikaji ulang karena bisa memukul peternak lokal.
Komisi II DPRD Lampung berencana mendorong agar Pemerintah Daerah menyampaikan aspirasi ini ke kementerian terkait, agar bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan perdagangan ke depan.
“Pusat dan daerah harus hadir di tengah petani. Tidak cukup hanya membuka keran ekspor atau impor, tapi juga harus memikirkan bagaimana membina petani agar produktivitas dan daya saing mereka meningkat,” ulasnya.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah mulai mencari pasar ekspor baru, seperti ke Tiongkok, yang tarif impornya ke Amerika saat ini cukup tinggi.
Ini bisa menjadi peluang bagi produk Indonesia untuk masuk dan bersaing di pasar global.
“Pak Prabowo juga sudah menyampaikan, kita harus cerdas mencari peluang ekspor, memanfaatkan situasi global. Tapi jangan lupa, petani dan pelaku usaha lokal harus tetap dilindungi,” pungkasnya.