BANDAR LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung telah menyampaikan aspirasi sejumlah elemen masyarakat dalam aksi beberapa hari lalu.
Hal itu tertuang dalam keterangan tertulis dengan surat Nomor: 160//III.01/50/2022 tertanggal 16 September 2022.
Dalam surat tersebut dituliskan bahwa pihak DPRD telah mendengar dan memfasilitasi aspirasi tuntutan dari kelompok masyarakat tersebut.
DPRD Provinsi Lampung juga telah meneruskan aspirasi masyarakat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan DPR RI.
“Untuk itu, agar kiranya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, terkait berbagai persoalan sebagaimana dimaksud,” bunyi dalam surat tersebut.
Adapun daftar organisasi yang menuntut penolakan kenaikan harga BBM terlampir dalam surat tersebut.
Di antaranya Aliansi Lampung Memanggil (ALM, Gabungan BEM dan OKP yang ada di Provinsi Lampung) serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Bandar Lampung.
Lalu, Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) dan Aksi Gedor Lampung 809 (Gabungan Pengendara Ojek Online Provinsi Lampung).
Saat dikonfirmasi, tenaga ahli DPRD, M Alkautsar, mengatakan beberapa tuntutan butuh waktu dan proses karena Domain melalui Pemerintah Pusat.
Ia juga mengatakan Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay tegas mengajak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bersama mengawasi penyaluran BBM agar tepat sasaran serta mempercepat bantuan subsidi kepada masyarakat akibat kenaikan BBM.
Selanjutnya, ketua DPRD mengapresiasi, menghormati, dan menghargai kaum intelektual dalam penyampaian aspirasi dengan sejuk, bermartabat, serta menjaga stabilitas keamanan Provinsi Lampung.
Alkautsar juga menginformasikan, melalui kolaborasi, DPRD Provinsi Lampung dalam waktu dekat akan menindaklanjuti yang sifatnya Domain Pemerintah Daerah.
“Contoh sejumlah tuntutan Ojol, ketua DPRD Provinsi Lampung telah membentuk tim serta dalam waktu dekat akan memanggil sejumlah aplikator untuk berdiskusi”, jelasnya.
Terpisah, koordinator aksi ALM, Arbi Aditya, tetap berharap ketua DPRD Provinsi Lampung untuk menyatakan sikap penolakan kenaikan BBM di media.
Menurutnya, jika tuntutan yang diberikan cuma diteruskan artinya tidak ada tindaklanjut dari DPRD Provinsi Lampung.
“Yang kita mau itu tuntutan terealisasi. Dalam artian kita ingin bapak yang ada di Dewan mengawal hal tersebut sampai terealisasi. Ini kan belum ada semacam jaminan. Kalau cuma diteruskan, yang lain juga meneruskan”, paparnya.
Arbi menjelaskan akan terus mengawal dengan segera menyusun gerakan baru.
“Cuma yang namanya Aliansi kita butuh persiapan, pengerahan massa, dan juga tindakan pencerdasan kepada masyarakat juga,” pungkasnya.