LAMPUNG TENGAH – Pemeriksaan Kantor Dinas Pendidikan Lampung Tengah oleh Kejaksaan Tinggi Lampung, Selasa 10 November 2026 lalu mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Tak terkecuali praktisi hukum yang juga putra daerah kabupaten setempat, Surya S, S.H.
Ketua Bidang Advokasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Lampung ini mengatakan, dugaan pemerasan kepada para kepala satuan pendidikan penerima bantuan revitalisasi sarana pendidikan dengan dalih pemotongan langsung 15 (Lima Belas) persen dari pagu anggaran bantuan itu, merupakan bentuk kejahatan absolut yang mesti diberantas.
“Ini extra ordinary crime yang terorganisir. Kejati Lampung jangan sampai terkecoh oleh peran masing-masing pihak yang harus bertanggungjawab atas terjadinya peristiwa tersebut. Revitalisasi sarana pendidikan ini kan program pusat yang jumlah anggarannya sangat fantastis loh. Tujuannya jelas untuk memperbaiki kurang representatifnya sarana pendidikan, yang selama ini masuk ke dalam katagori tidak layak, baik di Lampung Tengah dan juga seluruh Indonesia. Bisa dibayangkan, betapa jahatnya oknum-oknum Dinas Pendidikan yang diduga korup itu,” jelasnya.
Dilanjutkannya, budaya korupsi di Bumi Beguwai Jejamo Wawai yang telah kronis tersebut, mesti di amputasi demi masa depan daerah setempat.
“Untuk Lampung Tengah sendiri terungkapnya perkara korupsi bukan hal baru lagi. Kita ketahui bersama, sejumlah pejabat di kabupaten ini telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Ini tentu jadi preseden dan sekaligus citra buruk bagi kabupaten kami tercinta. Oleh karenanya, kami meminta Kejati Lampung untuk mengungkap seluas-luasnya kepada publik, informasi siapa lagi oknum pejabat ataupun kroninya di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ini yang menjadi terduga pelaku tindak pidana korupsi. Usut tuntas sutradara, aktor intelektual, atau bahkan pihak yang hanya menjadi penikmat uang hasil kejahatan itu. Kami masyarakat Lampung Tengah meminta Aparat Penegak Hukum (APH) membabat habis pelaku-pelaku tindak pidana korupsi tersebut,” tegasnya.
*Disdik Lamteng Diduga “Sarang Koruptor”*
Masih dikatakan pendekar hukum ini, pihaknya meminta kepada APH dan menyatakan kesiapan untuk membantu mengungkap sejumlah dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan Lampung Tengah.
“Yang terdahulu, sempat muncul dugaan jual beli jabatan kepala sekolah pada dinas ini. Tapi entah kenapa, kabar tersebut seolah hilang ditelan bumi. Kemudian ada lagi info mengenai pemindahan rekening ribuan guru di Lampung Tengah ini, dari Bank Eka ke BNI. Juga sama, dingin begitu saja. Dan mungkin pada akhirnya, hal inilah yang membuat tidak adanya efek jera pada kalangan pejabat di Lampung Tengah, sehingga terus menerus muncul terjadinya dugaan praktik-praktik korupsi,” paparnya.
Ditandaskan pria yang juga aktif sebagai pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Lampung Tengah ini, penegakan hukum atas tindak pidana korupsi jangan sampai tebang pilih.
“Kejati jangan sampai pilih-pilih tersangka nantinya. Siapapun yang terlibat dosa hukum tersebut, maka wajib bertanggung jawab. Entah itu nama pertama yang sudah muncul pada saat terkuaknya skandal ini, maupun pemeran yang memberi perintah dan juga pihak yang menikmati hasil kejahatan luar biasa itu, sikat habis semuanya,” pinta Advokat muda ini.