BANDAR LAMPUNG – Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dimaknai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, bukan sebagai perayaan simbolik, melainkan sebagai titik evaluasi arah demokrasi.
Baginya, Pers yang sehat adalah Pers yang berani menguji kekuasaan dan konsisten berdiri di sisi kepentingan rakyat. Lesty menegaskan, bahwa peran media tidak bisa dipisahkan dari kualitas pembangunan. Ia menyebut, setiap kebijakan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, membutuhkan pengawasan yang jernih dan objektif.
“Pers tidak boleh kehilangan daya kritisnya. Tanpa kontrol yang kuat dari media, kebijakan bisa kehilangan arah dan jauh dari kebutuhan masyarakat,” ujar Lesty, Minggu (09/02/2026).
Menurut Lesty, tantangan Pers hari ini semakin kompleks. Disrupsi digital menghadirkan banjir informasi, namun tidak semuanya lahir dari proses verifikasi yang benar. Di tengah situasi itu, media arus utama dituntut menjadi jangkar kebenaran. “Kecepatan adalah tuntutan zaman, tetapi akurasi adalah prinsip. Pers harus tetap memegang etika, menjaga independensi, dan tidak larut dalam polarisasi,” tegasnya.
Lesty juga menyoroti pentingnya keberanian dalam menyuarakan kepentingan kelompok rentan. Ia meyakini bahwa fungsi Pers bukan hanya menyampaikan pernyataan pejabat, melainkan menghadirkan realitas masyarakat apa adanya.
“Ketika rakyat kecil tidak terdengar, di situlah Pers harus hadir. Demokrasi bukan hanya soal prosedur, tetapi soal keberpihakan pada keadilan,” kata Anggota Komisi IV DPRD Lampung sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Selatan ini.