BANDAR LAMPUNG – Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengangkat petugas Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) sebagai pegawai pemerintah menuai sorotan dari DPRD Provinsi Lampung.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Syukron Muchtar menilai, kebijakan tersebut berpotensi memicu kecemburuan sosial, khususnya di kalangan guru honorer yang telah lama mengabdi namun belum mendapat kepastian status.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung itu mengakui pengangkatan petugas SPPG mencerminkan keseriusan Pemerintah Pusat dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program strategis nasional.
Namun, menurutnya, kecepatan kebijakan tersebut kontras dengan lambannya proses pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Saya memahami ini kewenangan Pemerintah Pusat dan bagian dari penguatan program strategis nasional. MBG membutuhkan sumber daya manusia yang tertata agar berjalan efektif,” ujar Syukron di Bandar Lampung, Senin (26/01/2026).
Meski demikian, ia menegaskan sektor pendidikan semestinya menjadi prioritas utama pemerintah.
Pasalnya, hingga kini masih banyak guru honorer, baik di sekolah umum maupun madrasah, yang belum memperoleh kepastian status meski telah mengabdi bertahun-tahun. Program MBG itu baik dan perlu. Tapi jangan menutup mata, ada sektor yang jauh lebih mendesak, yaitu pendidikan,” tegasnya.
Syukron juga menyinggung aksi protes guru madrasah di Jakarta beberapa waktu lalu yang mencerminkan kekecewaan atas lambannya kebijakan pengangkatan.
Menurut dia, persoalan ini kembali mengemuka setelah ramai perbandingan di media sosial terkait gaji awal guru honorer dan petugas SPPG. Perbandingan tersebut, kata Syukron, memicu perdebatan publik mengenai rasa keadilan dalam kebijakan pemerintah.
“Guru harus menempuh pendidikan tinggi dengan biaya besar, tapi penghasilannya justru di bawah tenaga baru yang tidak mensyaratkan latar pendidikan formal tertentu,” ujarnya. Ia pun mempertanyakan bagaimana negara memandang peran tenaga pendidik dalam sistem pembangunan nasional.
Syukron menegaskan kesejahteraan guru berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan dan kondisi psikologis peserta didik.
“Kalau gurunya tertekan, muridnya juga ikut terdampak,” pungkasnya.