BANDAR LAMPUNG – Komisi II DPRD Provinsi Lampung menyoroti permasalahan bidang pertanian dan perkebunan yang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi gubernur dan wakil gubernur Lampung terpilih.
Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela bakal dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Lampung periode 2025-2030 pada 06 Februari mendatang oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki menjelaskan, Provinsi Lampung memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas dan subur.
Selain itu, dia juga menilai bahwa Lampung memiliki SDM petani yang melimpah dan produktif.
“Mayoritas masyarakat Lampung menggantungkan hidup dari sektor pertanian, dan kita memiliki SDM petani yang melimpah dan produktif,” ujar pria yang akrab disapa Abas ini, Selasa (28/01/2025).
Di samping itu, dia juga menyebut Lampung memiliki banyak industri pakan ternak yang mengindikasikan Lampung memiliki bahan baku yang melimpah.
“Smelter pengolahan komoditas pertanian di Lampung juga banyak, seperti pabrik singkong menjadi tapioka, pabrik penggilingan padi menjadi beras, pabrik jagung menjadi pelet dan pakan ternak dan lain-lain,” ujarnya.
Namun, dia mengatakan bahwa saat ini petani di Provinsi Lampung masih jauh dari kata sejahtera.
Menurutnya, realitas di Lapangan patani masih mengeluhkan biaya produksi yang tinggi, ketersediaan bibit dan pupuk yang langka dan mahal, hingga bencana banjir yang melanda lahan pertanian.
“Realitanya, mayoritas petani kita belum sejahtera, biaya produksi tinggi, petani kita juga butuh ketersediaan bibit unggul, pupuk dan obat-obatan yang terjangkau,” ucap Abas.
“Saat ini kepastian harga yang berkeadilan bagi petani juga belum terjamin, ditambah lagi bencana alam kebanjiran dan lainnya tiap tahun masih terulang,” imbuhnya.
“Sangat ironis ketika Lampung sebagai Lumbung pakan dan pangan nasional, tetapi petaninya belum sejahtera,” jelasnya.
Sebagai solusi, Abas menyebut jika pemerintah bersama pihak terkait semestinya dapat melakukan riset ulang terkait tata niaga komoditas pertanian di Lampung.
Dia pun menyebut jika kemauan politik (political will) dari pemegang kuasa sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan petani.