BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mencatat realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 mencapai 98,87% atau Rp 6,8 triliun dari target Rp 6,9 triliun.
“Berdasarkan laporan realisasi anggaran untuk periode 2022 yang tertera dalam laporan keuangan daerah yang telah diaudit oleh BPK, tercatat realisasi pendapatan daerah mencapai 98,87% atau Rp 6,8 triliun,” ujar Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, saat usai Rapat Paripurna, Rabu (21/06/2023).
Realisasi pendapatan daerah tersebut terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 3,6 triliun, realisasi pendapatan transfer Rp 3,1 triliun, dan realisasi pendapatan lain-lain yang sah Rp 39 miliar.
Dijelaskannya, sedangkan untuk anggaran belanja dan transfer daerah di 2022 telah terealisasi sebesar Rp 6,7 triliun dari total anggaran Rp 7,1 triliun.
“Secara garis besar realisasi belanja dan transfer daerah terdiri dari terealisasi belanja operasional Rp 4,4 triliun, realisasi belanja modal Rp 1 triliun,” jelasnya.
Lalu belanja tidak terduga terealisasi Rp 223 juta, dan belanja transfer Rp 1,3 triliun.
“Sedangkan dari sisi pembiayaan untuk penerimaan pembiayaan terealisasi Rp 383 miliar yang bersumber dari SILPA 2021, pengeluaran pembiayaan Rp 141 miliar yang merupakan pembayaran pokok utang pinjaman daerah,” tambahnya.
Menurut dia dengan membandingkan antara realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan netto diperoleh selisih sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 292 miliar.
“Nilai tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan yang akan digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Belanja dan Transfer Daerah (APBD) tahun 2023. Dengan adanya laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung 2022 ini diharapkan dapat mendorong terciptanya akuntabilitas dan terciptanya pengelolaan keuangan daerah,” tutupnya.