LAMPUNG SELATAN – Kembali terjadi, bantuan pangan dari pemerintah melalui Program BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) menuai protes dan di tolak oleh warga.
Pasalnya, Salah satu bahan pangan berupa buah-buahan yang disuplai oleh pihak Suplayer tidak layak konsumsi.
Padahal beberapa bulan yang lalu ramai di beritakan media, bukan hanya terjadi di wilayah Lampung Selatan saja namun bahkan di wilayah Lampung Timur pun kerap sering terjadi.
Kali ini terjadi di Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, sehingga menimbulkan kekecewaan dan protes pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa setempat, pada (16/6/2020) lalu.
Saat dikonfirmasi Serly selaku panitia dan ketua dari E-Warung menyampaikan keluhan dan protes semua KPM-BPNT yang menerima salah satu bahan pangan pemerintah berupa buah Pir yang tidak layak konsumsi alias banyak yang busuk.
“Saya sudah menerima apa yang disampaikan masyarakat. Keluhan semua KPM dan temuan ini pun sudah saya sampaikan ke Tim Koordinasi ditingkat kecamatan,” ujarnya.
“Nanti ya embak, akan kita sampaikan kepada pihak MJM,” ucapnya. “Serly melanjutkan sebenarnya masyarakat mintanya dari nilai Rp.200.000 per KPM itu, untuk didistribusikan dalam bentuk beras 15 kg saja kalau bisa. Tidak perlu pakai Kentang dan pakai Buah, itupun sudah saya sampaikan dengan Pak Budi selaku Suplayernya. Ini bukan protes dari siapa-siapa, melainkan semua KPM. Kalau jumlah datanya tanya ke pendamping BPNT. Kita belum mengantongi data keseluruhannya,” jelasnya.
Sedangkan saat mengkonfirmasi Didi Nurhadi selaku Pendamping BPNT Desa Ketapang via WA nya pada pukul 18.44 Wib terkait jumlah berapa KPM Desa Ketapang.
“Saya tidak ada data jumlah rillnya tiap kelompok Kube warung tersebut,” ujarnya dengan singkat.
Tidak ada kejelasan terkait berapa jumlah penerima KPM BPNT di desa Ketapang menjadi suatu tanda tanya dan telah bertentangan dengan UU NO 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Dilain sisi, Budi selaku pihak Suplayer Kecamatan Ketapang saat dikonfirmasi sekitara pukul 20.45 Wib via WA nya, menjawab, “Bang coba konfirmasi ke kantor ya biar lebih jelas,” tulisnya dengan singkat.
Melihat fenomena maraknya bantuan dari pemerintah yang sering bermasalah sungguh sangat di sayangkan. Hal itulah yang menimbulkan prasangka negatif di tengah masyarakat saat ini.
Masyarakat meminta kepada instansi terkait untuk dapat mengungkap jika ada “Tabir Kepalsuan” dalam setiap program bantuan yang di gulirkan dari pemerintah untuk masyarakat. (Wayan)