BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi l DPRD Provinsi Lampung, Mohammad Reza meminta pemerintah melakukan mitigasi segala kemungkinan yang terjadi pasca pengumuman pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).<\/p>\n
Menurut Reza, program pemerintah membuka ribuan formasi PPPK patut diapresiasi.<\/p>\n
Hal itu lantaran suatu langkah maju untuk meningkatkan setatus honorerium menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.<\/p>\n
“PPPK ini merupakan program Nasional yang berbasiskan Formasi. Kalau berbicara Provinsi Lampung terdapat 6 ribu lebih data dengan berbagai formasi mulai dari tenaga pendidik kesehatan dan pemerintahan yang diterima sebagai PPPK tentu ini patut apresiasi,” kata Mohamad Reza, saat diwawancarai Rabu (15\/01\/2025).<\/p>\n
Kendati demikian menurutnya perlu dilakukan pengantisipasian berbagai kemungkinan pasca pengumuman PPPK.<\/p>\n
“Seyogyanya pemerintah harus melakukan antisipasi segala kemungkinan, jangan sampai hak dan kewajiban PPPK justru menjadi polemik ke depan,” ujarnya.<\/p>\n
Dia berharap pemerintah tidak tebang pilih atau melakukan kebijakan yang tidak semestinya.<\/p>\n
“Jangan sampai ada kebijakan yang disalahgunakan, misal ada keberpihakan tertentu justru tenaga honorer yang keterima PPPK tidak ditempatkan di satker tempat dia mendaftar karena ada kedekatan khusus,” tuturnya.<\/p>\n
“Apalagi yang sudah keterima PPPK justru ditunda SKnya, ini menjadi perhatian kita bersama,” sambung dia.<\/p>\n
Selanjutnya, kata Anggota Fraksi Gerindra ini pemerintah juga memikirkan terkait gaji para honorium sebelum terbitnya SK.<\/p>\n
“Jangan sampai kewajiban yang seharusnya mereka terima sebelum mendapat SK juga terabaikan,” ucapnya.<\/p>\n
Disinggung terkait upaya Komisi l DPRD Provinsi Lampung dalam mengawasi proses PPPK menurutnya telah dilakukan sejak awal.<\/p>\n
“Sebelumnya kami telah RDP bersama pihak-pihak terkait soal PPPK ini, dan jika diperlukan ketika ada laporan atau temuan kami akan lakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait,” tutupnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi l DPRD Provinsi Lampung, Mohammad Reza meminta pemerintah melakukan mitigasi segala kemungkinan yang terjadi pasca pengumuman pegawai pemerintah dengan<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":19818,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,41,4],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/koran88.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19817"}],"collection":[{"href":"https:\/\/koran88.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/koran88.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/koran88.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/koran88.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=19817"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/koran88.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19817\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19899,"href":"https:\/\/koran88.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19817\/revisions\/19899"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/koran88.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/19818"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/koran88.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=19817"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/koran88.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=19817"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/koran88.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=19817"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}